Langsung ke konten utama

Prabowo Ingin Rekrutmen TNI-Polisi Diubah: Boleh Pakai Kacamata Asal Pintar

Prabowo Ingin Rekrutmen TNI-Polisi Diubah: Boleh Pakai Kacamata Asal Pintar

Menteri Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman menyampaikan sejumlah hal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat kepada perwira tinggi 800 TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu . Salah satu hal yang dibahas yakni, mengenai sistem rekrutmen TNI-Polisi.

Dudung mengatakan Prabowo ingin rekrutmen prajurit TNI dan polisi tak lagi mengedepankan fisik saja, namun juga mengutamakan intelektual. Dia menyebut ke depannya tentara dan polisi diperbolehkan memakai kacamata asalkan pintar.

"Kemudian harus menyiapkan juga secara profesional baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter," kata Dudung usai menghadiri taklimat Prabowo ke 800 perwira tinggi 800 TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu .

Dia mengatakan bahwa tantangan ke depannya akan semakin berat karena munculnya perang hybrid dan perang menggunakan drone. Oleh sebab itu, Prabowo menilai profesionalisme prajurit harus ditingkatkan baik pendidikan maupun latihan untuk menghadapi kondisi global.

"Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden," ujar dia.

"Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentral menurut saya," sambung Dudung.

Dalam pertemuan ini, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada TNI-Polri yang telah mendukung program pemerintah. Mulai dari, program ketahanan pangan hingga menjaga situasi keamanan nasional.

"Presiden mengucapkan terima kasih atas sumbangsih TNI dan Polisi yang selama ini mendukung program pemerintah baik ketahanan pangan, ketahanan energi, termasuk menjaga situasi keamanan saat ini. Beliau mengapresiasi," jelas Dudung.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi (pati) TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu .

Prabowo mengatakan dirinya ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara. Termasuk juga dengan memberikan gambaran terkait perkembangan negara dan bangsa Indonesia.

"Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemeritahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara," kata Prabowo saat membuka taklimat. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan laporan kegiatan.

Agus menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat soliditas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Menurut dia, arahan Prabowo akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan.

"Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan," ujar Agus.

Sementata itu, Kapolri Suyudi menuturkan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden. Dia menyebut taklimat Presiden dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing.

"Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas fungsi dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah dimanapun berada," tutur dia

"Khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat," sambung Suyudi.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sudah Daftar Haji, Berapa Lama Harus Menunggu?

Masa tunggu keberangkatan jemaah haji Indonesia secara faktual kini rata-rata mencapai 14 tahun. Angka tersebut terungkap setelah Kementerian Haji dan Umrah melakukan validasi terhadap data jemaah yang masuk dalam daftar tunggu. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan jemaah yang mendapat giliran berangkat pada 2027 umumnya telah mendaftar sejak 2013 hingga 2015. Namun, masa tunggu berbeda di setiap provinsi. “Yang 2027 nanti itu orang-orang yang di tahun 2014, 2013, 2015. Beda-beda setiap (provinsi). Jadi rata-rata tuh 14 tahun, faktualnya,” kata Dahnil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu . Menurut Dahnil, masa tunggu faktual tersebut diketahui setelah pemerintah melakukan validasi data jemaah. Dalam proses tersebut ditemukan sejumlah data yang tidak valid tetapi masih tercatat dalam daftar tunggu. “Kenapa bisa faktualnya di situ? Karena selama ini banyak data-data yang invalid, tapi diisi oleh orang,” ujarnya. Dahnil kembali menegaskan masa tunggu f...

Febrie Adriansyah Didakwa Cuci Uang Rp 346,7 Miliar dan USD 440 Ribu

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa jaksa menerima uang dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan total mencapai Rp 346,7 miliar dan 440.990 dollar Amerika Serikat (AS). Dakwaan itu disampaikan JPU Kejagung dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu . Febrie diduga menerima uang itu bersama dengan Ferry Yanto Hongkiriwang serta sejumlah pihak lainnya dalam kurun waktu 2020 hingga Juli 2026. "Bahwa terhadap penerimaan uang-uang seluruhnya berjumlah Rp 346.743.821.282,00 dan USD 440.990 yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut," kata jaksa dalam persidangan. Jaksa menyampaikan bahwa penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan Febrie, baik ketika menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung maupun sebagai Jampidsus. Disebutkan jaksa, salah satu penerimaan yang disebut dalam...

Rita Widyasari Diperiksa KPK 6 Jam, Jadi Saksi Kasus TPPU Khairudin

Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari selesai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Rita tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.12 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 16.30 WIB, Rabu . Usai pemeriksaan, Rita mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan TPPU yang menjerat Khairudin. "Saya jadi saksi untuk Pak Khairudin, itu doang," ujar Rita kepada wartawan sebelum meninggalkan Gedung KPK, Rabu. Saat ditanya mengenai pemeriksaannya, Rita berharap proses hukum tersebut dapat segera diselesaikan. "Iya, mudah-mudahan ya cepat berakhir. Kan saya mantan bupati," ucapnya. Rita juga membantah pemeriksaannya berkaitan dengan perkara yang melibatkan tiga korporasi. Menurut dia, pemeriksaan terkait perkara tersebut belum dilakukan. "Bukan, bukan. Belum diperiksa itu," katanya. Rita kemudian ditanya mengenai kepemilikan ...