Menteri LH Ungkap Tantangan Terbesar Aksi Iklim Dunia

Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional, yang mampu menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi nyata di lapangan. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dalam Leader’s Plenary pada Pre-COP Leader’s Event yang menjadi rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Selasa .

“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities),” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu .

Indonesia menyampaikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat. Indonesia menegaskan bahwa aksi iklim harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat.

Indonesia juga menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, serta akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri—baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya. Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan,” tegas Jumhur.

Indonesia menyampaikan bahwa keberhasilan agenda perubahan iklim tidak hanya ditentukan oleh besarnya komitmen yang disampaikan dalam forum internasional, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara untuk memastikan implementasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret,” pungkas Jumhur.

Rangkaian Pre-COP31 yang diselenggarakan di Fiji dan Tuvalu pada 5– memasuki agenda tingkat tinggi dengan berlangsungnya Pre-COP Leader’s Event dan Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting. Rangkaian pertemuan ini merupakan bagian dari persiapan menuju United Nations Climate Change Conference (COP31) yang akan diselenggarakan di Antalya, Turki pada tanggal 9 sampai .

Hasil utama dari Pre-COP Leader’s Event yang berlangsung satu hari pada adalah diadopsinya Deklarasi Taku Pakasoa, sebagai bentuk dukungan masyarakat global khususnya bagi negara-negara berkembang pulau kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan negara-negara sedang berkembang (Least Developing Countries/LDC) dalam rangka meningkatkan upaya mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap risiko kerugian dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Deklarasi ini dilahirkan pada saat Pre-COP31 di Fiji dan Tuvalu. Sebagai salah satu SIDS di kawasan Pasifik yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Tuvalu terus menyuarakan urgensi aksi iklim global, khususnya dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut. Apabila aksi adaptasi ini tidak dilakukan, maka menyebabkan negara-negara kecil tersebut akan hilang.

Kegiatan Pre-COP Leader’s Event dan Pacific Pre-COP High-Level Ministerial Meeting, yang berlangsung selama lima hari tersebut menjadi momentum untuk membawa perhatian dunia secara langsung kepada negara-negara Pasifik yang berada di garis depan dampak perubahan iklim, sekaligus memperlihatkan berbagai upaya dan solusi yang dikembangkan masyarakat Pasifik dalam menghadapi perubahan iklim.

Rangkaian Pre-COP31 dihadiri oleh perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk para kepala negara atau pemerintahan, menteri, pejabat tinggi pemerintah, negosiator perubahan iklim serta organisasi internasional.

Pertemuan ini menjadi salah satu forum penting terakhir di tingkat menteri sebelum COP31 untuk membangun momentum politik dan memperkuat berbagai isu yang akan dibawa ke Antalya, Türkiye.

Sejumlah tokoh utama yang hadir dalam rangkaian Pre-COP31 antara lain Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia sekaligus President of Negotiations for COP31 Chris Bowen, Presiden COP31 sekaligus Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi dan Perubahan Iklim Türkiye Murat Kurum, Perdana Menteri Tuvalu Feleti Teo, Presiden Palau Surangel Whipps Jr, Perdana Menteri Mauritius Navinchandra Ramgoolam, serta Perdana Menteri Papua Nugini James Marape.

Rangkaian kegiatan juga dihadiri oleh Sekretaris Eksekutif UNFCCC Simon Stiell, Deputi Sekjen PBB Aminah J Mohammed dan berbagai perwakilan negara serta organisasi internasional seperti Asian Development Bank (ADB), Green Climate Fund (GCF) dan lainnya.

Dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Jumhur yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Pre-COP Leader’s Event dengan didampingi oleh Duta Besar untuk Fiji merangkap Republik Kiribati, Nauru dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad untuk menyampaikan posisi dan kepentingan Indonesia dalam pembahasan perubahan iklim, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik menjelang COP31.